Undang-Undang Otonomi Daerah

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

No	Isi	Uraian
1	Arti otonomi daerah dan daerah otonomi	Otonomi daerah adalah Hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2	Arti Desentralisasi,dekonsentrasi,tugas pembantuan	Desentralisasi adalah menyerahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Tugas pembantuan adalah Merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
3	Tujuan otonomi daerah	Tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
4	Wewenang pemerintah pusat	mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.
5	Wewenang pemerintah daerah	kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri utusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi oleh tugas pembantuan”.
6	Hak pemerintah daerah	Pemerintahan Daerah menegaskan adanya delapan hak  yang dipunyai daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu; Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Memilih pimpinan daerah. Mengelola aparatur daerah. Mengelolah kekayaan daerah. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7	Kewajiban pemerintah daerah	daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 2, terdapat lima belas kewajiban yang dimilki oleh daerah yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Mengembangkan sistem jaminan sosial. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Melestarikan lingkungan hidup. Mengelolah administrasi kependudukan. Melestarikan nilai sosial budaya. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan  sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
8	Pemerintah daerah	Definisi Pemerintahan Daerah di dalam  UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
9	Asas-asas dalam otonomi daerah	Asas Otonomi Daerah Asas otonomi daerah sebagai berikut: 1.     Asas Desentralisasi, 2.     Asas Dekonsentrasi, 3.     Tugas Perbantun.
10	Undang-undang yang mengatur tentang    otonomi daerah	UU No 32 Tahun 2004  Pasal 1 Ayat 5 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuia dengan peraturan perundang-undangan.